Pertemuan Seminar Internasional yang diselenggarakan minggu ini disertai demonstrasi nyata termasuk didalamnya penanganan masalah gawat darurat karena disaster (bencana), kecelakaan lalu lintas yang makin marak, serta contoh kegiatan nyata lain di lapangan. Tidak seperti pertemuan Seminar biasa, pada hari pertama, sebelum pertemuan dan diskusi dibuka, para peserta diajak berkunjung ke obyek-obyek yang menjadi garapan pembangunan di RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) di seluruh kota. Termasuk juga kunjungan pada obyek-obyek pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan diberikan fasilitasi serta dorongan oleh pemerintah kota.
Kunjungan lapangan tersebut menggambarkan secara langsung kegiatan masyarakat yang ternyata kuat dan konsisten. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang dinamis, menjemput bola dan memberikan pengarahan, sehingga pembangunan oleh masyarakat bersama pemerintah makin terarah dan memberikan dampak ganda kepada semua pihak. Masing-masing Kepala Dinas, yang beberapa waktu lalu ditugasi mengikuti kegiatan Workshop di Kobe dan merancang kegiatan lapangan bersama sembilan rekannya dari sembilan Negara, telah mampu menunjukkan bahwa pelajaran dan tukar pendapat dengan rekan-rekan dari beberapa negara itu ternyata menghasilkan gagasan dan pola pendekatan yang bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di Surabaya, serta menghasilkan karya nyata yang merangsang anak bangsa membangun berbasis norma-norma dan sasaran yang tercantum dalam MDGs dan HDI.
Nampaknya anak-anak muda, para Kepala Dinas yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pembangunan, dan rekan-rekannya itu tidak cepat puas. Mereka sepakat untuk melihat apakah pembangunan yang dilaksanakan dengan basis penilaian atas indikator global MDGs atau HDI itu benar-benar memberi manfaat. Mereka sepakat untuk meneliti dan mengembangkan sistem penilaian rutin dan penilaian dampak yang lebih komprehensif. Walikota Surabaya Bambang DH dan Wakil Walikota Surabaya Arief Afandi sepakat untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang lebih baru dan bisa merespon kebutuhan yang berkembang tersebut. Bahkan dalam suatu pertemuan di Kobe, Walikota Surabaya berjanji untuk mengusahakan ditetapkannya suatu Perda (Peraturan Daerah) agar SIM itu menjadi bagian yang baku dari sistem pembangunan di kota Surabaya. Dengan ditetapkannya sebagai aturan daerah diharapkan setiap walikota tidak mudah mengganti dengan sistem lain yang mungkin tidak relevan dengan standard internasional.
Sistem baru ini dicoba dan dibandingkan dengan sistem lama yang masih tetap dianut. Ternyata dugaan banyak kalangan benar. Sistem lama yang masih berlaku hampir di seluruh tanah air tidak menghasilkan kumpulan statistik yang relevan dengan sasaran dan target-target pembangunan berbasis MDGs. Oleh karena itu, wajar kalau selama ini berbagai kemajuan pembangunan di Indonesia tidak selalu memperoleh appresiasi dari kalangan global. Bahkan laporan tahun ini menempatkan Indonesia pada ranking ke 111. Apakah penempatan itu benar ataukah karena sistem informasi kita yang kalang kabut masih perlu penelitian yang lebih seksama. Salah satu percobaan yang dilakukan di suatu desa membuktikan bahwa data sederhana tentang jumlah penduduk saja masih morat marit, sehingga tidak salah kalau beberapa waktu lalu data Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak menuai protes masyarakat luas. Data penduduk yang disusun dengan indikator global tersebut memegang peran yang sangat penting. Dari data itu setiap keluarga dievaluasi apakah memperoleh dampak positip dari berbagai pembangunan yang digarap bersama antara pemerintah dan masyarakat luas. Pengalaman kota Surabaya sungguh menarik. Apalagi kalau bisa diangkat kepermukaan untuk seluruh daerah di Indonesia. Insya Allah. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com)
