Hari kedua, Menko Kesra RI, Agung Laksono, membeberkan latar belakang bidang kesejahteraan rakyat, utamanya tentang kondisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bangsa serta target-target bidang kesra yang lebih terperinci. Syukur alhamdullilah Menko Kesra secara jujur mengakui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia, yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan bidang kesra, masih rendah dan berada pada posisi nomor 111 dari sekitar 179 negara di dunia. Biarpun Menko Kesra tidak menjelaskan bahwa keadaan Indonesia itu tidak mudah diubah karena 10 negara yang ada di atasnya sukar dilewati, atau 5 negara di bawahnya sudah siap untuk melewati Indonesia, kejujuran kondisi riel tersebut cukup memberi cambuk bagi seluruh jajaran Menteri atau pemerintah daerah yang memadati acara di Jakarta itu bekerja keras mengejar ketertinggalan.

Menyimak uraian Menko Kesra, dari sudut kesehatan kita mencatat, biarpun tidak terlalu dapat dipercaya, angka kematian ibu hamil dan melahirkan dikabarkan telah menurun tetapi masih berada di atas angka 228 per 100.000 kelahiran, sementara di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, angka kematian ibu hamil dan melahirkan itu sudah berada di bawah angka 10 per 100.000 kelahiran. Tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan ini ditanggapi oleh para peserta dengan menuntut agar program KB lebih digalakkan lagi.

Tingkat kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup masih dibebani dengan angka kurang gizi berada di atas 18 persen. Angka kematian bayi yang selama tiga tahun terakhir hanya menurun dari 39 per 1000 pada tahun 2004 menjadi 34 per 1000 pada tahun 2007. Penurunan yang sangat rendah dan makin sukar dilaksanakan pada tingkat angka kematian bayi yang sudah rendah sekaligus merupakan tantangan yang tidak mudah dilaksanakan tanpa penanganan yang lebih tepat dengan sasaran terpadu.

Index Pembangunan Manusia (IPM), di samping pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati pemerintah menjadi ukuran baku secara global, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan keberhasilan dan pembangunan pendidikan di tanah air. Menko secara jujur mengakui bahwa masih terdapat sekitar 11 provinsi dan sekitar 167 kabupaten kota belum tuntas menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Kegagalan penyelesaian pendidikan dasar tersebut akan mempengaruhi rata-rata lamanya penduduk Indonesia bersekolah yang menjadi ukuran baku dari bidang pendidikan dalam IPM atau HDI Indonesia. Apalagi kalau jumlah buta aksara yang menjadi bagian dari ukuran itu juga masih jauh dari memuaskan. Kesalahan yang tidak diungkap oleh Menko adalah kurang tepat dan fokusnya sasaran, sehingga kegiatan yang dilakukan bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang hasilnya tidak akan meningkatkan martabat bangsa secara global.

Komponen ketiga dari sasaran HDI adalah masih rendahnya tingkat partisipasi termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pembangunan. Biarpun Menko menggambarkan bahwa tingkat pengangguran akan diturunkan dari 9,9% menjadi 8,1%, tetapi tidak dijelaskan sasaran lima tahun mendatang secara terperinci, utamanya untuk menangani ledakan angkatan kerja muda; termasuk membanjirnya angkatan kerja perempuan baru karena makin maraknya kesetaraan dan pendidikan kaum perempuan di Indonesia. Tuntutan angkatan kerja perempuan atas lapangan kerja yang lebih bermutu dan bermartabat tidak dapat diukur dengan mudah melalui penurunan angka penggangguran yang bersifat makro.

Karena itu, biarpun seluruh program bisa mendongkrak penurunan kemiskinan menjadi lebih rendah dari 14%, dalam lima tahun mendatang keluarga Indonesia yang bertambah maju akan menuntut pembangunan kesejahteraan rakyat lebih berkualitas di tanah airnya. Summit yang baru saja berakhir kiranya menjadi pemacu dan pemicu untuk mencapai posisi yang lebih baik dari sekedar angka-angka target yang disajikan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita semua dituntut bekerja keras dengan mengundang partisipasi yang luas sehingga secara gotong royong mampu mengantar kebangkitan bangsa yang mandiri dan modern. Insya Allah. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com).