Biarpun terlambat, menyaksikan kesibukan Ibu-ibu dari Rw 05, Perumahan Bekasi Baru, di kota Bekasi. Ibu-ibu yang tergabung dalam kesatuan gerak PKK di RW itu sejak satu tahun lalu membangun Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Bunga Bangsa, yang dipimpin oleh Ibu Ani Resmiyati, dan Ibu Zulfatul Nafillah selaku Sekretaris PAUD, serta anggota PKK lainnya. Para pengurus bersama-sama membimbing anak-anak dibawah usia lima tahun yang berasal dari RT dan RW sekitarnya. Mereka beruntung mendapat dukungan dari seorang penduduk dermawan di kampung itu, Bapak Ir. H. Kosasih, yang dengan baik hati merelakan separo rumahnya untuk kegiatan pendidikan PAUD. 

Jakarta, 16 Februari 2010

Pimpinan Pusat Hipprada bersama dengan beberapa Ketua Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA) pusat memenuhi undangan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk memberikan masukan kepada dewan tentang RUU Kepramukaan yang sedang digodok oleh panja RUU Gerakan Pramuka.

dalam paparannya Prof Haryono Suyono memberikan beberapa point tentang nama dan penggunaan kata pandu dalam gerakan pramuka. beliau juga memberikan informasi tentang hubungan Gerakan Pramuka dan Hipprada yang selama ini tidak ada masalah yang mendasar, karena Hipprada memberikan bantuan pengembangan kepramukaan melalui pengembangan gugus depan teritorial di desa melalui pengembangan posdaya.

mengenai RUU Gerakan Pramuka pada dasarnya Hipprada tetap berpedoman bahwa UU Gerakan Pramuka nantinya memberikan landasan hukum tentang sistem pendidikan keparamukan bukan tentang kelembagaan kepramukaan karena sesuai dengan sejarah yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno bahwa gerakan kepanduan disatukan menjadi satu menjadi gerakan pramuka.

Paulus tjakrawa ketua bidang organisasi Hipprada pusat juga menambahkan bahwa semua gerakan kepanduan di seluruh dunia sekarang ini sudah menjadi satu nama ditiap-tiap negara, sesuai dengan keputusan World Organitation Of Scout Movement yang hanya mengakui satu nama gerakan kepanduan disetiap negara yang menjadi anggota persaudaraan dunia.  

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang para Pakar Kependudukan untuk mengikuti Hearing tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penduduk Indonesia. Seperti diketahui NIK semula dicetuskan oleh Menteri Kependudukan RI atas dasar UU nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada masa pemerintahan Presiden RI Almarhum Bapak HM. Soeharto. Gagasan itu dianggap penting karena dengan adanya NIK setiap penduduk Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum sebagai warga negara sejak dilahirkan di bumi Indonesia yang sangat indah dan subur ini. Gagasan itu disambut baik oleh banyak kalangan, bahkan telah dijanjikan oleh UNFPA PBB untuk dibantu dalam rangka pengembangan Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia.

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Barat mengadakan Musyawarah Daerah yang marak. Dalam kesempatan itu seluruh organisasi sosial kemasyarakatan dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) kabupaten/kota dari seluruh Jawa Barat diharapkan hadir dan memberikan dukungan yang gegap gempita terhadap usaha sosial di Jawa Barat. Musyawarah ini sangat penting berhubung disyahkannya UU nomor 11 tahun 2009, DNIKS sedang gencar-gencarnya menyegarkan budaya “cinta kasih terhadap sesama anak bangsa”.