Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang para Pakar Kependudukan untuk mengikuti Hearing tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penduduk Indonesia. Seperti diketahui NIK semula dicetuskan oleh Menteri Kependudukan RI atas dasar UU nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada masa pemerintahan Presiden RI Almarhum Bapak HM. Soeharto. Gagasan itu dianggap penting karena dengan adanya NIK setiap penduduk Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum sebagai warga negara sejak dilahirkan di bumi Indonesia yang sangat indah dan subur ini. Gagasan itu disambut baik oleh banyak kalangan, bahkan telah dijanjikan oleh UNFPA PBB untuk dibantu dalam rangka pengembangan Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia.

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Barat mengadakan Musyawarah Daerah yang marak. Dalam kesempatan itu seluruh organisasi sosial kemasyarakatan dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) kabupaten/kota dari seluruh Jawa Barat diharapkan hadir dan memberikan dukungan yang gegap gempita terhadap usaha sosial di Jawa Barat. Musyawarah ini sangat penting berhubung disyahkannya UU nomor 11 tahun 2009, DNIKS sedang gencar-gencarnya menyegarkan budaya “cinta kasih terhadap sesama anak bangsa”.

Dalam sepuluh tahun terakhir ada kesan bahwa pembangunan keluarga yang dimasa lalu dipadukan bersama program KB terasa mandeg. Kegiatan Program KB lebih diutamakan pada dukungan kontrasepsi untuk keluarga miskin. Upaya membangun keluarga dengan memadukan kekuatan institusi atau keluarga yang lebih mampu kurang mendapat perhatian. Karena itu dengan prakarsa DPR RI akhirnya, empat bulan lalu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2009, ditetapkan UU no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini merupakan penyempurnaan UU no 10 tahun 1992 tentang masalah yang sama.  Dikeluarkannya UU ini memperkuat usaha yang dilakukan oleh BKKBN dengan gigih untuk menyegarkan program kependudukan dan keluarga berencana. UU ini akan menjadi landasan yang kuat bagi BKKBN untuk lebih mantab mendorong semangat dan memberikan darah segar demi kepentingan masa depan bangsa.

Menko Kesra, Agung Laksono, meresmikan Seminar tentang Budaya dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah. Peresmian Seminar yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan Yayasan Kartagama itu menghadirkan tiga nara sumber pembawa makalah Prof. Dr. Haryono Suyono, Prof Dr Ir Rahadi Ramelan, MSc. dan Oetoyo Oesman SH, yang dalam bidangnya membawakan penjelasan tentang falfasah Pancasila yang jelas-jelas mengamanatkan Pancasila dan koperasi sebagai soko guru dan taruhan untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

Penjelasan dan penghargaan diberikan oleh Menko Kesra karena Bupati Wonogiri dalam masa tugasnya yang hampir dua periode ini telah berhasil membangun koperasi primer tingkat RT dan RW hampir 7000 kelompok di seluruh wilayah kabupaten Wonogiri. Pembangunan koperasi primer itu dimulai pada masa jabatan pertama dan antara lain didukung kredit dari Bank BPD Jateng melalui penyediaan dana oleh Yayasan Damandiri sekitar lima milyar rupiah.