Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang dipimpin oleh Dr. Didi Tarsidi, MPd., dan Sekretaris yang dipegang oleh Bayu Iwan Yulianto, kedua-duanya penyandang cacat mata, menyelenggarakan kursus Pelatihan Komputer secara nasional di Jakarta. Organisasi para penyandang tunanetra yang didirikan pada awal tahun 1966 di kota Solo tersebut kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1971.

 

Sejak itu organisasi para tunanetra itu berkembang cepat sekali dan sekarang memiliki cabang pada 27 provinsi dan sekitar 156 cabang di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Organisasi ini juga bergabung dengan organisasi mitra kerja lainnya di berbagai negara, termasuk menjadi anggota organisasi para penyandang tuna netra dunia. Mereka melakukan berbagai kegiatan yang bervariasi, termasuk memiliki gerai toko serba ada yang melayani masyarakat biasa dalam penyediaan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Pada jaman orde baru, Presiden RI, Almarhum HM Soeharto, oleh beberapa kalangan dituduh seakan memaksa para pengusaha untuk bersama pemerintah dan masyarakat peduli terhadap pembangunan sosial bangsa ini secara gotong royong. Anggapan bahwa upaya itu dilakukan secara terpaksa, atau dipaksa, atau diperintahkan, sering menyakitkan hati para pengusaha yang sebenarnya dengan tulus ingin membantu tetapi terbentur persyaratan administratip perusahaannya. Mereka memerlukan petunjuk jelas sebagai dasar hukum agar uang yang dikeluarkan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa petunjuk atau aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, bantuan yang diberikan kepada usaha sosial bisa dipertanyakan atau dianggap sebagai penyelewengan korupsi.

Biarpun terlambat, menyaksikan kesibukan Ibu-ibu dari Rw 05, Perumahan Bekasi Baru, di kota Bekasi. Ibu-ibu yang tergabung dalam kesatuan gerak PKK di RW itu sejak satu tahun lalu membangun Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Bunga Bangsa, yang dipimpin oleh Ibu Ani Resmiyati, dan Ibu Zulfatul Nafillah selaku Sekretaris PAUD, serta anggota PKK lainnya. Para pengurus bersama-sama membimbing anak-anak dibawah usia lima tahun yang berasal dari RT dan RW sekitarnya. Mereka beruntung mendapat dukungan dari seorang penduduk dermawan di kampung itu, Bapak Ir. H. Kosasih, yang dengan baik hati merelakan separo rumahnya untuk kegiatan pendidikan PAUD. 

Jakarta, 16 Februari 2010

Pimpinan Pusat Hipprada bersama dengan beberapa Ketua Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA) pusat memenuhi undangan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk memberikan masukan kepada dewan tentang RUU Kepramukaan yang sedang digodok oleh panja RUU Gerakan Pramuka.

dalam paparannya Prof Haryono Suyono memberikan beberapa point tentang nama dan penggunaan kata pandu dalam gerakan pramuka. beliau juga memberikan informasi tentang hubungan Gerakan Pramuka dan Hipprada yang selama ini tidak ada masalah yang mendasar, karena Hipprada memberikan bantuan pengembangan kepramukaan melalui pengembangan gugus depan teritorial di desa melalui pengembangan posdaya.

mengenai RUU Gerakan Pramuka pada dasarnya Hipprada tetap berpedoman bahwa UU Gerakan Pramuka nantinya memberikan landasan hukum tentang sistem pendidikan keparamukan bukan tentang kelembagaan kepramukaan karena sesuai dengan sejarah yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno bahwa gerakan kepanduan disatukan menjadi satu menjadi gerakan pramuka.

Paulus tjakrawa ketua bidang organisasi Hipprada pusat juga menambahkan bahwa semua gerakan kepanduan di seluruh dunia sekarang ini sudah menjadi satu nama ditiap-tiap negara, sesuai dengan keputusan World Organitation Of Scout Movement yang hanya mengakui satu nama gerakan kepanduan disetiap negara yang menjadi anggota persaudaraan dunia.